VIRALTANGERANG.ID — Di tengah kondisi darurat sampah yang kian memprihatinkan, sorotan tajam justru mengarah pada kebijakan anggaran. Tumpukan sampah yang menggunung di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga belum tertangani maksimal.
Namun di saat bersamaan, proyek sewa kendaraan truk amrol senilai hampir Rp4 miliar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang memicu tanda tanya besar.
Pantauan di lapangan menunjukkan, persoalan sampah masih menjadi keluhan utama masyarakat. Bau menyengat, pemandangan kumuh, hingga potensi gangguan kesehatan menjadi dampak nyata yang dirasakan warga. Ironisnya, di tengah situasi tersebut, efektivitas penggunaan anggaran justru dipertanyakan.
Ketua Umum Benteng Rakyat Tangerang (Bentang) Ari Sudrajat, proyek sewa truk amrol dengan nilai fantastis tersebut perlu dikaji secara transparan. Pasalnya, kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan. Bahkan, tumpukan sampah di beberapa titik justru semakin parah.
“Kalau anggaran sebesar itu sudah dikeluarkan, seharusnya ada dampak nyata. Tapi faktanya, sampah masih menumpuk di mana-mana. Ini patut dipertanyakan,” ujar Ari. (Senin, 13/5/2026).
Dugaan kejanggalan muncul dari beberapa aspek, mulai dari skema sewa kendaraan, efektivitas operasional, hingga perencanaan pengadaan yang dinilai tidak selaras dengan kondisi darurat yang terjadi. Publik pun mendesak agar DLHK memberikan penjelasan terbuka terkait dasar perhitungan anggaran dan mekanisme penggunaan truk amrol tersebut.
Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan menjadi sorotan penting. Mengingat nilai proyek yang tidak kecil, pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat sipil, dinilai mutlak diperlukan guna memastikan tidak adanya penyimpangan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DLHK Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang berkembang. Minimnya penjelasan justru memperkuat kecurigaan publik terhadap proyek tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan ironi yang nyata: di satu sisi masyarakat berjibaku dengan tumpukan sampah, di sisi lain anggaran miliaran rupiah telah digelontorkan tanpa hasil yang dirasakan secara signifikan.
Jika tidak segera ada klarifikasi dan evaluasi menyeluruh, bukan tidak mungkin polemik ini akan berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan yang semakin mendesak.
(Red).